Sejarah Supersemar dan Orde Baru Di Indonesia

BERITA AKTUAL ISLAM.COM, JAKARTA – – Upaya presiden untuk memperbaiki keadaan dengan mengadakan reshufle Kabinet Dwikora tanggal 24 Februari 1966, justru menyulut demonstrasi besar-bemasukan.

Oleh alasannya yakni dalam kabinet yang dijuluki ”Kabinet 100 Menteri” ini masih bercokol tokoh-tokoh yang dicurigai terlibat dalam Gerakan 30 September/PKI.

Dalam sebuah demonstrasi, Arief Rachman Hakim (Mahasiswa Universitas Indonesia) tewas tertembak. Dalam krisis yang mencapai puncak itu, Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Men/Pangad untuk atas nama presiden yaitu mengambil tindakan demi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Surat inilah yang dikenal Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang menjadi penanda lahirnya Orde Baru.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas usaha-usaha mempertahankan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang masih muda harus menghadapi rongrongan-rongrongan yang mengusik kedaulatan negara.

Rongrongan tersebut berasal dari luar maupun dalam negeri. Berbagai insiden tersebut menjadi ujian bagi bangsa kita dan bangsa kita pun sudah berguru bahwa spesialuntuk dengan bersatu, banyak sekali duduk perkara sanggup kita hadapi.

Pada pembahasan ini kita akan berguru memahami perubahan-perubahan pemerintahan di Indonesia dan banyak sekali aspek dalam kolaborasi internasional.

Pokok pemahasan pada artikel kali ini yakni wacana sejarah lahirnya orde gres Supersemar Sebagai Tonggak Lahirnya Orde Baru

Orde Baru ialah koreksi bagi Orde Lama

Orde Baru lahir jawaban krisis ekonomi dan politik yang berujung pada peristiwa Gerakan 30 September/PKI. Ada dua insiden besar yang sanggup dijadikan tanda tergulingnya kekuasaan Presiden Soekarno.

 

Pertama adalah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) kepada Mayjen Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban.

 

Peristiwa kedua adalah ditolaknya pidato pertanggungjawabanan Presiden Ir. Soekarno di dalam sidang MPRS. Pada tanggal 22 Juni 1966 Presiden Ir. Soekarno memberikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. (Nawa = sembilan dalam bahasa Sanskerta, aksara = huruf atau istilah).

 

melaluiataubersamaini memegang Supersemar dan Tap Nomor IX/MPRS/ 1966 wacana Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBRI/Mandataris MPRS (yang meliputi pengakuan Supersemar), serta pelimpahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Ir. Soekarno, posisi Jenderal Soeharto semakin kuat.

 

Demikianlah pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden Republik Indonesia oleh ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. [ ]

Sumber: https://duniainformasisemasa324.blogspot.com

 

4

Red: admin

730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *