Menag Sebut Khilafah Versi FPI dan HTI Itu Beda

BERITA AKTUAL ISLAM.COM, JAKARTA – –  Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, menyarankan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengagendakan dialog dengan FPI mengenai AD/ART FPI. Ini menyusul sikap Tito mengenai pengajuan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI.

 

 

Tito membenarkan jika ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu telah membuat surat di atas materai mengenai kesetiaan kepada negara dan pancasila. Hanya saja masih ada kata ‘Khilafah’ dalam AD/ART FPI.

 

“Kalau ada hal yang masih diragukan, kita coba deal dengan dia (FPI),” kata Fachrul Razi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

 

Menurut dia, poin-poin yang masih menjadi persoalan bagi Kemendgari bisa diselesaikan melalui dialog.

 

“Kita deal aja dengan dia, ‘bisa nggak Anda (FPI) mengubah ini jadi begini’. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup,” kata Fachrul.

 

Fachrul memberikan pembelaan kepada FPI. Ia mengaku telah berdialog dan mendengarkan penjelasan FPI mengenai pasal yang memuat kata ‘Khilafah’ dalam AD/ART. Ia memastikan, pemahaman khilafah yang dianut FPI berbeda dengan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

 

“Penjelasannya itu yang dimaksud beda dengan HTI. Setelah kita baca berbeda dengan HTI,” kata dia menjelaskan. Bahkan, Fachrul mengaku telah memberikan rekomendasi terkait SKT FPI kepada Mendagri.

 

“(SKT) itu kan yang berikan Mendagri, Menag hanya memberikan rekomendasi dari aspek kami,” ucapnya.

 

Sementara, FPI mengaku telah memberikan penjelasan kepada Kembmenag mengenai pasal yang masih diragukan Tito Karnavian. Jurubicara FPI, Slamet Maarif, mengatakan, pasal enam dalam AD/ART itu merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) FPI pada tahun 2013 silam.

 

“Maksud dari kalimat itu ada dalam penjelasan AD/ART dan kita sudah jelaskan dengan Depag (Kemenag, red) karena memang wewenang Depag sesuai dengan tupoksinya,” kata Slamet melalui pesan singkat di Jakarta.

 

Dia lalu menegaskan bahwa Kemenag pun telah memberikan rekomendasi kepada Kemendagri. Dengan demikian, bola panas SKT FPI saat ini berada di Kemendagri.

 

Slamet mengendus ada persoalan politis jika Kemendagri mengulur penerbitan SKT tersebut. “Seharusnya Kemendagri tidak punya alasan untuk tidak keluarkan SKT. Kalau SKT tidak dikeluarkan ini makin jelas urusannya politis” ucap dia.

 

Sebelumnya, Tito menyebut masih terdapat masalah dalam AD/ART FPI. Karena itu, Tito masih mempertimbangkan penerbitan SKT untuk FPI. Ia lalu mempersoalkan kata khilafah islamiyah dalam pasal enam AD/ART FPI.

 

“Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad,” kata Tito. [ ]

 

Sumber: Indonesiainside.id

 

4

Redaktur: admin [Berita Dunia Islam Paling Aktual & Terpercaya]

666

Like Fanpage Kami untuk Artikel Terbaru! Berita Aktual Islam 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *